Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menjatuhkan sanksi administratif kepada hampir 400 pemerintah daerah yang masih menerapkan sistem pembuangan sampah terbuka (open dumping) di TPA. Langkah ini bertujuan mendesak pemda untuk beralih ke metode controlled atau sanitary landfill guna mengatasi risiko kebakaran dan kelebihan kapasitas.
BANDUNG, JabarNusantara.Saatini.com – Persoalan pengelolaan sampah di Indonesia semakin mendesak. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menjatuhkan sanksi administratif kepada hampir 400 pemerintah kabupaten/kota yang masih menerapkan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Langkah tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah segera meninggalkan metode pembuangan sampah secara terbuka. Apalagi, sejumlah TPA kini menghadapi persoalan kelebihan kapasitas yang turut meningkatkan risiko kebakaran.
Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar menjelaskan, sanksi administratif mengharuskan pemerintah daerah menghentikan praktik open dumping di TPA masing-masing.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa membiarkan pola pengelolaan tersebut terus berlangsung karena berpotensi memperburuk persoalan lingkungan dan keselamatan di kawasan TPA.
"Karena banyak kejadian ini, maka Kementerian Lingkungan Hidup melalui sanksi administrasinya mewajibkan TPA yang dikelolanya secara open dumping, harus ditutup open dumping-nya," ujar Vinda dalam konferensi pers The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Selasa, 10 November 2026.
Sanksi terhadap pemerintah daerah bukan berarti seluruh TPA harus menghentikan kegiatan. KLH hanya meminta daerah mengakhiri cara pembuangan terbuka dan menggantinya dengan sistem pengelolaan yang lebih terkendali.
Pemerintah daerah harus menerapkan controlled landfill atau sanitary landfill sebagai pengganti open dumping. Kedua metode tersebut menjadi pilihan untuk memperbaiki pengoperasian TPA sekaligus memperhatikan perlindungan lingkungan.
Controlled landfill mengatur proses penempatan dan pengelolaan sampah di area TPA. Sementara itu, sanitary landfill menerapkan tata kelola yang lebih terencana dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Vinda mengungkapkan, persoalan tidak selalu terletak pada ketiadaan fasilitas. Sejumlah daerah sebenarnya sudah mempunyai TPA dengan desain sanitary landfill, tetapi pelaksanaannya masih menggunakan metode open dumping.
Artinya, pembangunan infrastruktur belum otomatis menjamin pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah perlu memastikan pengelola TPA menjalankan operasional berdasarkan desain dan standar yang telah ditetapkan.
KLH mencatat sebagian pemerintah daerah mulai menindaklanjuti sanksi administratif yang mereka terima. Dari hampir 400 daerah yang terkena sanksi, sekitar 70 pemda sudah memulai perubahan operasional TPA.
Sebagian besar daerah tersebut mulai menerapkan controlled landfill. Peralihan ini menjadi tahapan awal untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah secara terbuka.
Vinda menyebut perkembangan itu sebagai kemajuan dalam pelaksanaan kewajiban yang pemerintah tetapkan melalui sanksi administratif. Meski begitu, jumlah daerah yang sudah bergerak masih jauh dibandingkan keseluruhan penerima sanksi.
"Jadi, dari sanksi administrasi ini terhadap hampir 400-an, ya, pemda yang dikenakan sanksi administrasinya, sekarang progresnya sudah mencapai hampir 70-an pemerintah daerah sudah mulai merubah operasional landfill-nya menjadi controlled landfill," tutur Vinda.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah lainnya perlu mempercepat pembenahan. Perubahan sistem operasional menjadi penting agar TPA tidak terus bergantung pada metode open dumping.
KLH menilai perbaikan sistem di TPA saja belum cukup untuk mengatasi persoalan sampah nasional. Pemerintah juga perlu membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga dan sumber sampah lainnya.
Selama ini, pola kumpul, angkut, dan buang masih menjadi pendekatan yang banyak digunakan. Pemerintah ingin menggeser kebiasaan tersebut menjadi kumpul, angkut, dan manfaatkan kembali.
Melalui pendekatan itu, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Material yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan melalui daur ulang, sementara sampah organik bisa diolah sejak dari sumbernya.
Dengan demikian, TPA tidak lagi menampung seluruh jenis sampah tanpa pemilahan. Fasilitas tersebut diharapkan hanya menerima sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali.
Perubahan pola ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan, sedangkan masyarakat harus mendukung pemilahan dan pemanfaatan sampah agar beban TPA tidak terus bertambah.
Selain persoalan teknis, keterbatasan pembiayaan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Saat ini, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah baru berkisar 0,3 persen dari total APBD.
Porsi tersebut dinilai belum mencukupi untuk menopang kebutuhan layanan persampahan. Padahal, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk menjalankan operasional sekaligus memperbaiki sistem dan fasilitas pengolahan sampah.
Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Endra S. Atmawidjaja meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap pembiayaan sektor ini.
Endra menilai alokasi anggaran pengelolaan sampah idealnya berada di kisaran 2-3 persen dari APBD. Peningkatan porsi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan persampahan.
Dia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah, bukan sekadar kegiatan pelengkap. Sebab, layanan persampahan merupakan kebutuhan publik yang harus dipenuhi pemerintah.
"Pengelolaan sampah di pemerintah daerah harus menjadi kewajiban, harus menjadi layanan publik. Minimal tiga persen dari total anggaran daerah harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah," ujar Endra dalam konferensi pers The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Senin, 9 November 2026.
Besarnya selisih antara anggaran saat ini dan rekomendasi IATPI memperlihatkan tantangan pembiayaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dengan alokasi sekitar 0,3 persen APBD, daerah bahkan belum mencapai seperenam dari rekomendasi batas bawah sebesar 2 persen.
Jika ingin memenuhi rekomendasi 3 persen, pemerintah daerah perlu meningkatkan porsi anggaran hingga sekitar sepuluh kali lipat dibandingkan alokasi sekarang.
Kebutuhan dana tersebut semakin penting karena pembenahan TPA tidak hanya membutuhkan pembangunan fasilitas. Pemerintah daerah juga harus menjamin operasional, pengelolaan kelembagaan, serta penerapan sistem controlled landfill atau sanitary landfill secara konsisten.
Karena itu, penanganan persoalan sampah membutuhkan komitmen dalam dua aspek sekaligus. Pemerintah harus menegakkan aturan terhadap TPA yang masih menggunakan open dumping sekaligus menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung perubahan.
Tanpa dukungan pembiayaan dan pengelolaan yang kuat, upaya memperbaiki TPA berisiko berjalan lambat. Peningkatan anggaran daerah pun menjadi salah satu kunci untuk mempercepat perubahan sistem persampahan di Indonesia. (*)