IATPI menggelar Business Forum dalam APLAS 2026 di ITB untuk mempertemukan pemerintah, investor, dan pelaku industri dalam membahas peluang pembiayaan infrastruktur pengelolaan sampah. Forum ini menekankan pentingnya penguatan investasi dan sistem pendanaan dari hulu hingga hilir guna mengubah persoalan sampah menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
BANDUNG, JabarNusantara.Saatini.com – Persoalan sampah di Indonesia tidak lagi cukup diselesaikan dengan membangun tempat pengolahan. Pemerintah dan pelaku industri juga perlu memperkuat investasi, sistem pembiayaan, serta infrastruktur pendukung dari hulu hingga hilir agar pengelolaan sampah berjalan berkelanjutan.
Isu tersebut menjadi perhatian Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) melalui penyelenggaraan Business Forum dalam rangkaian The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS 2026). Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (FTSL ITB), Selasa (10/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, lembaga pembiayaan, hingga pengembang proyek. Mereka membahas bagaimana mengubah persoalan sampah menjadi peluang investasi sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia.
Fokus pembahasan tidak hanya menyangkut pembangunan fasilitas pengolahan. Para pembicara juga menyoroti kebutuhan investasi untuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pemulihan material, pengolahan, hingga penanganan residu.
Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)/Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata sekaligus Anggota Dewan Kehormatan IATPI, Dida Gardera, S.T., M.Sc., menjadi pembicara pertama dalam forum tersebut.
Dalam paparannya bertajuk "Transforming Waste into Infrastructure Investment Opportunities: Accelerating Integrated Solid Waste Management and Sustainable Investment in Indonesia", Dida menekankan pentingnya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi proyek infrastruktur yang siap berjalan.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema investasi yang tepat agar berbagai program pengelolaan sampah dapat menarik minat investor. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan proyek strategis nasional.
Pengembangan proyek tersebut membutuhkan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, pengembang, dan lembaga pembiayaan. Selain itu, investor juga membutuhkan kepastian mengenai pasokan sampah, ketersediaan lahan, model bisnis, kelembagaan, serta penerimaan masyarakat.
Berbagai faktor tersebut menjadi dasar untuk membangun kepercayaan investor. Tanpa kesiapan aspek teknis dan komersial, peluang investasi pengelolaan sampah akan sulit berkembang menjadi proyek yang dapat direalisasikan.
Dari sisi industri, Direktur Legal dan Hubungan Eksternal PT Chandra Asri Pacific Tbk, Edi Rivai, mengangkat pentingnya mobilisasi modal untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Melalui materi "From Waste Crisis to Investment Opportunity: Lessons in Mobilizing Capital for Sustainable Waste Management and Circular Waste Infrastructure", Edi menyoroti kesenjangan dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pemulihan material.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah, industri, komunitas, asosiasi, lembaga penelitian, dan pelaku daur ulang. Kolaborasi ini diperlukan agar setiap tahapan pengelolaan sampah saling terhubung.
Industri juga membutuhkan dukungan teknologi dan inovasi, kepastian regulasi, ketersediaan bahan baku, serta pasar yang mampu menyerap produk hasil pengolahan sampah.
Keterhubungan dengan pasar atau offtaker menjadi salah satu faktor penting. Dengan adanya kepastian penyerapan produk, sampah memiliki peluang untuk berkembang menjadi sumber daya bernilai ekonomi melalui penerapan ekonomi sirkular.
Aspek pembiayaan menjadi pembahasan penting lainnya dalam Business Forum APLAS 2026. Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Pradana Murti, S.T., M.Sc., menjelaskan bahwa kelayakan proyek tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan.
Dalam materi "Bankable and Scalable Waste Projects: Financing the Chain, Not Just the Plant", Pradana menekankan bahwa seluruh rantai layanan harus memiliki kesiapan operasional dan kepastian pembiayaan.
Ia mengidentifikasi empat kondisi penting agar proyek pengelolaan sampah memiliki kelayakan pembiayaan atau bankable.
Pertama, proyek harus memiliki kepastian pasokan dan komposisi sampah. Kedua, pemerintah atau pihak terkait perlu memastikan komitmen pembayaran layanan atau tipping fee.
Ketiga, proyek membutuhkan kepastian lahan dan perizinan. Keempat, pengembang harus memastikan adanya pihak yang menyerap produk atau energi yang dihasilkan melalui skema offtake.
Keempat aspek tersebut menentukan keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan sampah. Karena itu, pembiayaan juga perlu menyentuh infrastruktur di bagian hulu, termasuk pengumpulan dan pengangkutan sampah.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa investasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan pabrik. Sistem pendukung yang menjamin ketersediaan bahan baku dan kelancaran operasional juga harus masuk dalam perencanaan pembiayaan.
Selain pembiayaan, kepastian pembagian risiko menjadi perhatian dalam pengembangan proyek pengelolaan sampah. Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Wibawa Pram Sihombing, S.E., Ak., M.Acc., memaparkan pentingnya mitigasi risiko melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dalam materi "Derisking Municipal Waste PPPs: Guarantee and Optimal Risk Allocation", Wibawa menjelaskan bahwa proyek pengelolaan sampah memiliki rantai kegiatan yang panjang. Risiko dapat muncul sejak proses pengumpulan, pasokan sampah, pengolahan, hingga penyerapan hasil produksi.
Karena itu, setiap tahapan membutuhkan analisis risiko secara menyeluruh. Pembagian risiko yang tepat dapat membantu meningkatkan kelayakan proyek sekaligus memberikan kepastian kepada investor dan pemberi pinjaman.
Penjaminan infrastruktur juga berperan memperkuat kepercayaan para pihak yang terlibat. Dengan pengelolaan risiko yang lebih terukur, proyek pengolahan sampah berpeluang memperoleh dukungan investasi dan menjaga keberlanjutan operasionalnya.
Pengalaman pengelolaan sampah di perkotaan turut menjadi pembahasan dalam forum tersebut. Chairman PT Morego Green Indonesia, Ir. Wing Indrasmoro, M.M., memaparkan pengalaman pengembangan ekosistem pengelolaan sampah di Jakarta melalui pendekatan reduce, reuse, recycle (3R).
Dalam materinya, Wing menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan. Upaya tersebut mencakup pengembangan fasilitas pengurangan dan pemilahan, optimalisasi pengangkutan, serta peningkatan kapasitas pengolahan.
Kemitraan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem yang terintegrasi. Selain itu, terdapat peluang untuk mengembangkan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemanfaatan aset daerah dan pengembangan produk hasil pengolahan sampah juga dapat menjadi bagian dari peluang ekonomi sirkular. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah berpotensi menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat pelayanan publik.
Perspektif pengembangan investasi berskala lebih luas disampaikan Denti Irfiano Irman dari PT Daya Energi Bersih Nusantara, Danantara. Ia membahas perlunya platform investasi yang mampu menghubungkan pemerintah daerah, mitra pengembang, investor, dan lembaga pembiayaan.
Dalam materi "Building Scalable Investment Platform for Waste Management Infrastructure in Indonesia", Denti menyoroti pentingnya membangun ekosistem yang mempermudah pengembangan proyek di berbagai daerah.
Salah satu pendekatan yang dibahas adalah penguatan koordinasi melalui konsep one-stop service. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, menyederhanakan proses perizinan, memberikan kepastian regulasi, serta memperkuat mitigasi risiko investasi.
Akses terhadap pembiayaan juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Selain itu, pembentukan kemitraan dan konsorsium dapat membuka peluang lebih luas bagi perusahaan nasional maupun internasional untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.
Menutup rangkaian pemaparan, Dewan Pakar IATPI Fadjar Goembira mengingatkan bahwa pengembangan investasi pengelolaan sampah tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk seluruh wilayah Indonesia.
Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, lingkungan, dan sosial yang berbeda. Karena itu, perencanaan proyek perlu menyesuaikan kondisi lokal agar teknologi dan sistem pengelolaan yang dipilih benar-benar dapat berjalan secara berkelanjutan.
Fadjar juga menyoroti pentingnya kepastian kebijakan dan regulasi, kesiapan proyek, serta pemanfaatan teknologi lokal, termasuk teknologi untuk pengelolaan sampah dalam skala kecil.
Selain itu, hasil pengolahan sampah perlu terhubung dengan rantai pasok atau supply chain. Integrasi tersebut dapat membantu memastikan produk hasil pengolahan memiliki pemanfaatan dan mendukung keberlanjutan proyek investasi.
Diskusi Business Forum APLAS 2026 dipandu Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng., yang menjabat sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Anggota Majelis Pertimbangan IATPI.
Pertukaran pandangan dari berbagai sektor memberikan gambaran mengenai prasyarat pengembangan proyek pengelolaan sampah. Mulai dari kesiapan teknis, kepastian pembiayaan, mitigasi risiko, hingga dukungan kebijakan dan pasar, seluruhnya memiliki peran dalam menentukan kelayakan proyek.
Melalui forum ini, IATPI memperkuat perannya sebagai wadah profesi yang tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga ahli teknik lingkungan. Organisasi tersebut juga mendorong dialog strategis dan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga pembiayaan, pengembang, serta investor.
Keterlibatan ahli teknik lingkungan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proyek memiliki dasar teknis yang kuat. Perencanaan juga harus mempertimbangkan karakteristik sampah, perlindungan lingkungan, serta kemampuan fasilitas untuk beroperasi dalam jangka panjang.
Business Forum APLAS 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara kebijakan, teknologi, pembiayaan, dan investasi. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah di Indonesia.
Dengan dukungan ekosistem investasi yang lebih kuat, pengelolaan sampah berpeluang berkembang melampaui fungsi pelayanan publik. Sektor ini juga dapat menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi melalui penerapan ekonomi sirkular. (*)
--- **Deskripsi Meta:** . **Slug URL:** iatpi-dorong-investasi-infrastruktur-pengelolaan-sampah-aplas-2026 **Tags:** IATPI, APLAS 2026, investasi pengelolaan sampah, infrastruktur sampah, pengolahan sampah, ekonomi sirkular, PSEL, Danantara, PT SMI, PT PII, Chandra Asri, pengelolaan sampah Indonesia Rapikan format HTML dan markdownPadatkan paragraf yang berulangPerbaiki judul agar lebih menggigit