Alokasi pembiayaan persampahan saat ini baru sekitar 0,3 persen APBD. Pemerintah daerah diminta memperkuat pendanaan dan melibatkan masyarakat serta dunia usaha.

BANDUNG, JabarNusantara.Saatini.com – Persoalan pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi kendala pembiayaan. Anggaran yang disediakan pemerintah daerah saat ini hanya berkisar 0,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jauh di bawah kebutuhan ideal.

Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan porsi anggaran tersebut hingga 2-3 persen APBD. Tambahan pembiayaan diperlukan agar layanan persampahan dapat menjangkau seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan hingga pengolahan akhir.

Ketua Umum IATPI Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pemerintah daerah harus menempatkan pengelolaan sampah sebagai kewajiban pelayanan publik. Menurut dia, sektor tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar pemerintah mampu memberikan layanan secara optimal.

"Pengelolaan sampah di pemerintah daerah harus menjadi kewajiban, harus menjadi layanan publik. Minimal 3 persen dari total anggaran daerah harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah," kata Endra dalam Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Bandung, Senin (9/11/2026).

Selisih Anggaran dan Kebutuhan Masih Lebar

Besarnya kebutuhan pembiayaan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan APLAS 2026. Ketua Penyelenggara APLAS 2026 Benno Rahardyan menyebut alokasi anggaran persampahan pemerintah daerah saat ini masih berada di sekitar 0,3 persen APBD.

Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Padahal, pemerintah harus membiayai berbagai kegiatan, seperti pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, hingga penanganan residu di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Endra menilai kisaran 2-3 persen APBD menjadi kebutuhan minimal agar pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah. Peningkatan anggaran juga diperlukan untuk mendorong perubahan pola penanganan sampah yang selama ini masih bertumpu pada pembuangan akhir.

Pengelolaan Sampah Perlu Dimulai dari Hulu

Menurut Endra, pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan persampahan hanya melalui kebijakan dan kegiatan operasional pemerintah daerah. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil bagian, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, masyarakat, dan pembuat kebijakan.

Kerja sama tersebut perlu mencakup seluruh rantai pengelolaan, dari sumber sampah hingga proses pengolahan akhir. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang sekaligus meningkatkan pemanfaatan material yang masih memiliki nilai guna.

Sampah organik dapat menjadi salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Pengolahannya antara lain melalui pembuatan pupuk, pengomposan, serta budidaya maggot yang dapat menghasilkan pakan ternak.

Untuk sampah pada tahap hilir, tersedia sejumlah alternatif teknologi pengolahan. Dua di antaranya adalah waste-to-energy (WtE) yang mengubah sampah menjadi energi dan refuse-derived fuel (RDF) yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Endra menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari kondisi lingkungan perkotaan yang terlihat bersih. Pemerintah juga harus memastikan sampah memperoleh penanganan yang tepat melalui berbagai jalur pengolahan.

"Jadi kita bukan hanya ingin kota kita bersih, tapi sampah kita itu betul-betul bisa terkelola dengan baik dengan berbagai stream," ujarnya.

Dunia Usaha Didorong Perkuat Ekonomi Sirkular

Pelaku usaha juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memperbaiki sistem persampahan. Endra mengatakan, sektor bisnis dapat mendukung pembiayaan, kegiatan pengangkutan, pengembangan teknologi, serta pemanfaatan sampah.

Keterlibatan dunia usaha tersebut berkaitan erat dengan penerapan ekonomi sirkular. Melalui pendekatan ini, material yang sebelumnya menjadi limbah dapat dimanfaatkan kembali sehingga memberikan nilai tambah.

Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga dapat memperkuat kapasitas pengolahan sampah. Dengan dukungan teknologi dan pembiayaan, pemerintah daerah memiliki lebih banyak pilihan dalam menangani sampah sebelum mencapai TPA.

Pemda Perlu Optimalkan Retribusi Pelayanan Persampahan

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) Sandhi Eko Bramono mengingatkan bahwa keterbatasan dana membuat penanganan sampah tidak dapat hanya mengandalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pemerintah daerah harus memperkuat kemampuan kelembagaan dan menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan tersebut. Salah satu instrumen yang dapat mendukung pembiayaan layanan ialah retribusi pelayanan persampahan.

Sandhi mendorong pemerintah daerah menjalankan ketentuan mengenai retribusi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021. Aturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara konsisten untuk membantu mendukung pendanaan pengelolaan sampah.

"Saat ini sudah ada Permendagri 7 Tahun 2021 tentang besaran biaya retribusi. Harapannya itu bisa ditegakkan," kata Sandhi.

Pengelolaan Sampah dari Rumah Bisa Tekan Biaya

Selain memperbaiki sistem pembiayaan, pemerintah juga perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menangani sampah. Sandhi mendorong pengelolaan dilakukan sejak dari sumber agar tidak seluruh sampah harus masuk ke sistem pengangkutan pemerintah daerah.

Penanganan sejak sumber dapat mengurangi volume sampah yang harus dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengolahan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menekan beban operasional pelayanan persampahan.

Pengurangan volume sampah juga berpotensi menurunkan kebutuhan biaya pelayanan yang harus ditanggung masyarakat. Sandhi menjelaskan bahwa pengelolaan langsung dari sumber dapat memberikan dampak terhadap besaran retribusi.

"Karena kalau sampah dikelola di sumber, retribusi bisa berkurang jauh," ujarnya.

Target 2045, Sampah ke Landfill Dibatasi 10 Persen

Pemerintah menargetkan pada 2045 hanya 10 persen sampah yang masuk ke landfill atau tempat pemrosesan akhir. Sasaran tersebut membutuhkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat dan pemerintah menangani sampah.

Sandhi mengatakan, pencapaian target itu harus didukung langkah pencegahan, pengurangan, dan pengolahan sampah secara bertahap. Pemerintah perlu memperkuat upaya tersebut agar ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir terus berkurang.

Pengelolaan dari sumber, pemanfaatan sampah organik, serta penggunaan teknologi WtE dan RDF dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran, kelembagaan, dan keterlibatan berbagai pihak.

Karena itu, kesenjangan antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan ideal menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Peningkatan alokasi APBD, optimalisasi retribusi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan sektor bisnis menjadi sejumlah langkah yang didorong untuk memperbaiki pengelolaan sampah di daerah. (*)